Semua hal yang perlu diketahui tentang pemilu serentak 2024 di Indonesia

JAKARTA: Indonesia secara resmi memasuki musim pemilu pada Kamis (19 Okt) dengan dibukanya pendaftaran kandidat calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden Februari tahun depan.

Lebih dari 204 juta orang juga akan memilih anggota legislatif tingkat nasional, daerah dan kota pada pemilu serentak pada 14 Februari 2024 di negara demokrasi terbesar ketiga dunia ini.

Secara keseluruhan, ada lebih dari 20.000 posisi yang diperebutkan. Tidak heran jika para pengamat dan media menyebutnya sebagai pemilu satu hari terbesar di dunia.

Indonesia juga akan melakukan pemilihan serentak pada 27 November 2024 untuk memilih 38 gubernur, 416 bupati dan 98 walikota di seluruh negeri. Ini adalah pertama kalinya pemilihan kepala daerah dilakukan di tahun yang sama dengan pemilu presiden dan anggota legislatif.

Hasil dari pemilihan umum ini akan menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dan apakah pemimpin berikutnya akan melanjutkan atau bahkan meninggalkan warisan Presiden Joko Widodo, seperti kebijakan luar negeri serta berbagai program sosial dan infrastrukturnya.

Masa kepemimpinan Jokowi sendiri dibatasi oleh konstitusi sehingga dia tidak dapat lagi mencalonkan diri untuk periode ketiga.

Para pengamat memprediksi 2024 akan menjadi tahun yang menegangkan bagi dunia politik Indonesia, dan ketegangan serta ketidakstabilan diperkirakan masih akan terus berlanjut pada tahun berikutnya.

"Keuntungan (pemilu serentak) adalah seluruh ketegangan politik terkait pemilu akan terjadi di tahun yang sama, sehingga memungkinkan adanya stabilitas politik yang lebih baik dalam empat tahun berikutnya," kata Titi Anggraini, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia kepada CNA.

"Kelemahannya adalah: Sistem ini menciptakan kerumitan dan tantangan yang besar dalam proses pemilu itu sendiri, berpotensi membuat kewalahan bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga para pemilih."

Dengan pemilu serentak, berarti Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja keras mengatasi besarnya tantangan logistik, seperti pendirian tempat pemungutan suara dan pengiriman surat suara kepada lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 17.000 pulau di Indonesia, dan 1,7 juta warga Indonesia di luar negeri.

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memastikan ribuan kandidat dari 18 partai politik lokal dan lima partai politik nasional mengikuti proses pemilu dengan baik dan menyelidiki dugaan adanya pelanggaran kampanye dan kecurangan dalam pemilu.

Mahkamah Konstitusi juga harus bersiap untuk mengatasi berbagai sengketa yang mungkin muncul setelah pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah.

Untuk mengadakan pemilu serentak ini, Indonesia diperkirakan mengeluarkan anggaran hingga Rp76 triliun.

Berikut adalah semua hal yang perlu diketahui mengenai pemilu serentak Indonesia.

PEMILIHAN PRESIDEN

Semua mata di dalam dan luar negeri akan tertuju pada pemilihan presiden di Indonesia, ujar para pengamat.

Saat artikel ini diturunkan sudah ada tiga kandidat calon presiden yang menyatakan maju pada pemilu tahun depan, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Prabowo telah menetapkan Gibran Rakabuming Raka, walikota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi sebagai calon wakil presidennya. Sementara Anies didampingi cawapres Muhaimin Iskandar, ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Ganjar memilih Mahfud MD, menteri koordinator bidang politik dan keamanan, sebagai cawapresnya.

Pendaftaran capres-cawapres dibuka oleh KPU pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.

KPU kemudian akan menentukan apakah para capres-cawapres tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administratif untuk ikut serta dalam pemilihan presiden, dan hasilnya akan diumumkan pada 3 November mendatang.

Berdasarkan undang-undang, capres dan cawapres harus didukung oleh koalisi partai yang memiliki setidaknya 20 persen jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dukungan suara pada pemilu 2019.

Ketiga kandidat capres telah memenuhi syarat tersebut dengan koalisi partai untuk Prabowo mencakup 45 persen kursi parlemen, Anies 29 persen, dan Ganjar 25 persen.

Undang-undang juga menyebutkan bahwa seluruh capres harus setidaknya lulusan SMA, sehat fisik dan mental dan tidak pernah terlibat tindak pidana, korupsi atau kejahatan besar lainnya.

Setelah diverifikasi KPU, pasangan capres-cawapres diperbolehkan melakukan kampanye atau memasang iklan di televisi, radio, koran dan portal berita online pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, akan ada tiga hari masa tenang sebelum masyarakat akhirnya mencoblos pada 14 Februari.

Jika tidak ada satu pun kandidat capres yang mendapatkan mayoritas 50 persen suara plus satu, maka pemilu presiden akan memasuki putaran kedua yang diikuti dua kandidat dengan suara terbanyak pada 26 Juni 2024.

Skenario ini pernah terjadi pada 2004. Ketika itu, ada lima pasangan calon presiden, yaitu presiden petahana Megawati Soekarnoputri, mantan menteri koordinator politik, sosial dan keamanan ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono, wakil presiden Megawati, Hamzah Haz, mantan panglima TNI Wiranto dan politisi Amien Rais.

Pada pemilu 5 Juli 2004, SBY unggul dengan 33,5 persen suara diikuti oleh Megawati dengan 26,6 persen.

Karena tidak ada yang mendapat suara mayoritas, putaran kedua pemilu digelar pada 20 September 2004 yang dimenangi oleh SBY yang selanjutnya menjabat presiden selama dua periode sebelum digantikan oleh Jokowi pada 2014.

PEMILU LEGISLATIF

Pada tanggal yang sama dengan pemilu presiden, akan dilaksanakan pemilu legislatif untuk memperebutkan kursi parlemen di tingkat nasional dan daerah.

Para pengamat mengatakan, kampanye dua setengah bulan mungkin cukup untuk calon presiden, tapi jauh dari cukup untuk pemilu legislatif.

"(Jadwalnya) terlalu mepet bagi pemilih untuk mengenali siapa saja calon anggota legislatif, dan mengetahui hal ini penting karena merekalah yang akan mewakili kita (pemilih) untuk lima tahun ke depan dalam mengawasi pemerintahan dan mengeluarkan undang-undang," kata Hadar Nafis Gumay, direktur eksekutif LSM Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) kepada CNA.

Belum diketahui secara pasti berapa jumlah calon anggota legislatif karena masih dalam proses pemeriksaan KPU. Tapi jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu, mengingat kursi parlemen yang diperebutkan berjumlah 580 untuk tingkat nasional, 2.372 di tingkat provinsi dan 17.510 di tingkat kabupaten/kota.

Ada konsekuensi yang harus ditanggung akibat waktu kampanye legislatif yang singkat ini.

Hadar mencatat ketika pertama kalinya pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan pada hari yang sama tahun 2019, sebanyak 17 juta pemilih tidak memilih caleg alias golput kendati periode kampanye sudah berlangsung selama enam bulan.

Pada 2014, pemilu presiden dilakukan tiga bulan setelah pemilu legislatif rampung.

Jumlah pemilih yang golput pada pemilu legislatif 2019 mewakili 11 persen pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya ketika itu. Jumlah ini lebih tinggi dibanding perolehan suara 13 dari 16 partai politik yang berpartisipasi pada pemilu 2019. 

"Saya memperkirakan suara yang tidak sah akan meningkat pada 2024, mengingat waktu kampanye yang singkat," kata Hadar.

Total ada 18 partai politik nasional yang akan berpartisipasi pada pemilu 2024, tiga di antaranya belum terbentuk pada pemilu sebelumnya tahun 2019.

Satu partai yang ikut pemilu 2019, Partai Berkarya, tidak lolos mengikuti pemilu 2024 karena ada masalah internal.

Selain partai politik tingkat nasional, ada juga lima partai lokal yang akan berkompetisi pada tingkat kabupaten dan provinsi di wilayah paling barat Indonesia, Aceh, yang memiliki status otonomi khusus.

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pemilu 2024 kian kompleks karena untuk pertama kalinya akan dilaksanakan ratusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di tahun yang sama dengan pemilu presiden dan anggota legislatif.

Sebelumnya, pilkada selalu dilakukan di tahun yang berbeda. Jakarta, misalnya, terakhir kali melaksanakan pemilihan gubernur pada 2017, sementara Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 2018.

Tidak ada pilkada pada 2019 karena konsentrasi penuh tertuju pada pemilu legislatif dan presiden.

"Bahkan tanpa pemilihan kepala daerah, kita menyaksikan kasus-kasus meninggalnya petugas pemilu karena kelelahan (pada pemilu 2019)," kata Khoirunnisa Nur Agustyati, direktur eksekutif lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kepada CNA.

Berdasarkan data KPU, 894 petugas dan relawan pemilu meninggal dunia pada pemilu 2019. Pada 2014, jumlahnya 144 orang.

Khoirunnisa mengatakan Indonesia seharusnya memisahkan berbagai pemilu untuk mencegah para petugas bekerja terlalu berlebihan.

Salah satu opsi adalah melaksanakan pemilu legislatif dan presiden terpisah satu bulan seperti 2014. Opsi lainnya adalah menggabungkan pemilihan walikota, bupati dan gubernur dengan pemilihan anggota legislatif tingkat daerah.

"(Memisahkan antar pemilu) juga akan menimimalkan human error seperti salah kirim surat suara ke daerah lain atau kesalahan penghitungan suara," kata dia. "Kesalahan seperti ini akan merusak kualitas pemilu dan juga legitimasi hasil pemilu."

Dengan banyaknya pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024, Khoirunnisa memperkirakan masalah-masalah seperti itu akan banyak terjadi tahun depan.

Baca artikel ini dalam bahasa Inggris di sini.